Heintje Dituntut 12 Tahun, Petro 8 Tahun – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Heintje Dituntut 12 Tahun, Petro 8 Tahun

Direktur CV. Harvest, Heintje Abraham Toisuta, terdakwa kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank Maluku Cabang Surabaya menjalanai sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa, 7 Maret 2017.
  • Skandal Bank Maluku Cabang Surabaya

Direktur CV. Harvest, Heintje Abraham Toisuta, dituntut 12 tahun penjara, denda sebesar Rp 3 miliar dengan subsidair tujuh bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar  Rp 7,2 miliar subsidair tujuh tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Dikesempatan yang sama, Kepala Divisi Renstra & Korsec PT. Bank Maluku – Maluku Utara (Malut), Petro Ridolf Tentua, hanya dituntut delapan tahun enam bulan (8.6) tahun penjara, denda sebesar Rp 700 juta dengan subsidair lima bulan kurungan, namun tidak dibebankan membayar uang pengganti. Sebab, yang bersangkutan (Petro, red) tidak terbukti ikut menikmati anggaran proyek tersebut.

Dalam amar tuntutan JPU, perbuatan terdakwa Heintje Abraham Toisuta dan terdakwa Petro Ridolf Tentua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank Maluku – (Malut) cabang Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 7,2 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 54 miliar.
“Perbuatan terdakwa Heintje Abraham Toisuta dan terdakwa Petro Ridolf Tentua terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan untuk terdakwa Heintje juga terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” ucap JPU Rolly Manampiring, saat membacakan amar tuntutannya, di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa, 7 Maret 2017.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012, yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS tahun 2012. Selanjutnya Direksi PT Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012.

Kemudian sekitar November 2011, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kepala Sub Perencanaan pada Devisi Renstra dan Korsec PT. Bank Maluku – Malut yang juga tersangka dalam kasus ini menyusun atau membuat RBB untuk tahun 2012-2014, dengan anggaran sebesar Rp 500.000. Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012-2014. Pada RBB tahun 2012-2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan atau kegiatan survey. Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan terdakwa Petro Ridolf Tentua melakukan survei lokasi di Surabaya.
Lokasi yang disurvei adalah eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah Jembatan Merah Kota Surabaya, dan eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa memorandum nomor : PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Dirk Soplanit, yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB.

Selanjutnya memorandum tersebut juga didisposisi oleh terdakwa Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya ‘perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan’. Selanjutnya momerandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Wiliem Paty.

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukan kembali oleh saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu pada RBB tahun 2013-2015, dimana pada BAB XI tentang rencana perubahan jaringan kantor, khusus untuk rencana pembukaan jaringan Kantor Bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai ‘Tahapan Survei’.

Pada tahun 2013, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu maupun karyawan PT. BPDM lainnya tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang, sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada direksi.

Di tahun 2013 juga, direksi bank Maluku membentuk panitia pengadaan barang atau jasa pada Bank Maluku sesuai surat keputusan Direksi PT BPDM Nomor Dir/125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu kembali memasukan rencana pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RBB tahun 2014-2016.

Di tahun 2014, Direksi Bank Maluku tidak ada menerbitkan SK panitia pengadaan barang atau jasa untuk pembelian tanah dan bangunan guna pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, namun pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu bersama terdakwa Petro Ridolf Tentua, saksi Burhanuddin Waliulu dan saksi Freddy Donald Sanaki melakukan survey ke tiga lokasi di Surabaya.

Setelah melakukan survei lokasi, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu bersama terdakwa Petro Ridolf Tentua, saksi Burhanuddin Waliulu dan saksi Freddy Donald Sanaki, membuat laporan kepada Direksi PT Bank Maluku dalam bentuk memorandum No. RC/02/201/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Dalam laporan hasil survei lokasi di Surabaya itu, direkomendasikan untuk Gedung Graha Sudirman, di Jalan Jendral Sudirman Surabaya, dengan opsi; a) menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa senilai Rp 1.250.000.000. b) menyewa hanya satu atau dua lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya. c) membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp 70 miliar.
Sedangkan dalam laporan hasil survei lokasi di Surabaya itu, direkomendasikan untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud menjual gedung dimaksud senilai Rp 97,5 miliar.

Terhadap memorandum No. RC/02/201/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, perihal hasil survey pembukaan kantor cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, pada 6 Agustus 2014 didiposis oleh terdakwa Idris Rolobessy (berkas terpisah) selaku Direktur Umum ditujukan kepada terdakwa Petro Ridolf Tentua yang menyatakan;
‘Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan Kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya. Terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi Kantor Cabang Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai kantor cabang Surabaya. Dan selanjutnya akan kita putuskan bersama tentang gedung tersebut, apakah disewa atau dibeli atau pihak Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari Yayasan THT’.

Selanjutnya pada 7 Agustus 2014, saksi Izaaz Thenu selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi memorandum No. RC/02/201/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, menyatakan; untuk kantor cabang Surabaya sependapat dengan pak Direktur Umum, agar kita dapat bersama membahasnya.

Kemudian saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO juga menyatakan; atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi kantor cabang Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).
Sekitar Bulan Mei 2015 PT Bank Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk, dan tidak disertai lembar disposisi dari Direksi Bank Maluku, serta tidak melalui proses dari Direktur Utama dan Direktur Umum.

Surat penawaran tersebut dari saksi Soenarko pada 26 September 2014, perihal penawaran harga jual rumah, dengan isi surat; ‘Saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M2, luas bangunan 500 M2, dengan harga jual senilai Rp 54 miliar, sertifikat Hak Milik, catatan; surat penawaran berlaku dua minggu.

Sedangkan saksi Soenarko tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut, karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitannya dengan tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya itu.
Surat penawaran tersebut diterima Bank Maluku pada Mei 2015, yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi Sunarko didisposisi oleh Direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur.

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi Soenarko, terdakwa Petro Ridolf Tentua dan saksi Freddy Donald Sanaki, membuat atau menandatangani memorandum dengan nomor RC/02/303/X/2014 ditujukan kepada Direksi Bank Maluku.

Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung Kantor PT Bank Maluku yaitu berada di Jalan Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 m2 dan Luas bangunan 500 M2, dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp 54 miliar.

Lokasi gedung yang ditawarkan di Jalan Raya Darmo tersebut merupakan satu-satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya cabang PT Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi yang pada intinya adalah nilai jual yang ditawarkan sebesar 54 miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya. Sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian.

Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan.
Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi Izaac Thenu pada 27 Oktober 2014, yang ditujukan kepada saksi Idris Rolobessy, yang kemudian mendisposisi kepada terdakwa Petro Ridolf Tentua yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.
Seluruh memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari saksi Soenarko pada 26 September 2014, seluruhnya dibuat tanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi Idris Rolobessy, terdakwa Petro Ridolf Tentua, dan terdakwa Heintje Abraham Toisuta, dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya.

Kemudian tanpa melalui persetujuan rapat umum pemegang saham PT Bank Maluku, saksi Idris Rolobessy telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum, yakni dalam hal mendirikan unit usaha baru dan mencari serta memastikan daerah strategi untuk pembangunan gedung kantor baru.

Perbuatan yang dilakukan saksi Idris Rolobessy, yakni pada bulan Oktober 2014 Idris Rolobessy menghubungi terdakwa Heintje Abraham Toisuta kemudian memintanya untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya.

Melalui bantuan saksi Soenarko dan saksi Benny, pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya ditemukan bernama Teguh Kinarto.

Terdakwa Idris rolobessy kembali menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum kepada terdakwa Heintje Abraham Toisuta untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan bank Maluku berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Maluku nomor Dir /83/KPTS/ tanggal 13 Juli 2013 Tentang BPP Logistik dan Material.
Kemudian pada Minggu pagi November 2014, terdakwa Heintje Abraham Toisuta dan saksi Benny datang ke kantor PT Mutiara Cahaya Sukses dan memperkenalkan diri kepada saksi Deby selaku Manager Accounting PT. Podojoyo Masyur dan sebagai orang kepercayaan dari Costaristo Tee, untuk menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya.

Karena saksi Deby tidak bisa memutuskan, maka saksi Deby mempertemukan terdakwa Heintje Abraham Toisuta dan saksi Benny kepada saksi Costaristo Tee selaku PT Mutiara Cahaya Sukses yang merupakan anak perusahaan dari PT Podojoyo Masyhur dan saksi Teguh Kinarto di ruangan saksi Costaristo Tee.

Kepada saksi Costaristo Tee, terdakwa Heintje Abraham Toisuta mengaku sebagai pengusaha. Kemudian saksi Benny menanyakan kepada saksi Costaristo Tee soal asset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya apakah akan dijual atau tidak.

Saksi Costaristo Tee menjawab bahwa benar akan dijual dengan harga Rp 50 miliar. Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan tawar menawar seharga Rp 45 miliar. Dan akhirnya terjadi kesepakatan harga jual antara saksi Costaristo Tee dan saksi Heintje Abraham Toisuta senilai Rp 46.400.000.000.

Kemudian terdakwa Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli senilai Rp 54 miliar. Dan terdakwa Heintje Abraham Toisuta meminta jatah senilai Rp 7,6 miliar dari harga yang disepakati senilai Rp 46.400.000.000. Sehingga, disepakati harga jual beli aset perusahaan di Jalan Raya Darmo nomor 51 yang tertera dalam akta notaris sebesar Rp 54 miliar.

Terdakwa Heintje Abraham Toisuta kemudian menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya dari saksi Costaristo Tee kepada saksi Idris Rolobessy senilai Rp 54 miliar. Terdakwa Idris Rolobessy kemudian mengiyakan penawaran tersebut.

Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilai harga tanah dan bangunan dari appraisal yang berwenang serta tanda adanya negosiasi.

Selain itu bank Maluku tidak pernah menunjuk panitia pengadaan barang atau jasa pemerintah BUMD tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan guna pembukaan kantor cabang baru di Surabaya. Sehingga, saksi Idris Rolobessy kembali menyalahgunakan kewenangannya yakni, tanpa adanya persetujuan rapat umum pemegang saham dan tanpa melalui mekanisme rapat direksi.

Dan Untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo nomor 51 Surabaya, selanjutnya terdakwa Petro Ridolf Tentua melalui direksi meminta persetujuan pemegang saham pengendali (PSP), yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT BPDM Nomor 01/RUPS/-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk kantor cabang Surabaya PT BPDM, yang baru ditandatangani sekitar Mei 2015 oleh Gubernur Maluku Said Assagaff dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy selaku pemegang saham pengendali.

Sedangkan dalam anggaran dasar PT Bank Maluku tidak ada diatur tentang rapat umum pemegang saham terbatas. Dan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya tahun 2014, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016, senilai Rp 7,6 miliar.

Usai mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim, R.A. Didi Ismiatun, didampingi dua hakim anggota Herry Liliantono dan Jimy Wally, kemudian menunda persidangan hingga Jumat, 17 Maret 2017, dengan agenda sidang Pembelaan (Pleidoi) oleh Penasehat Hukum terdakwa Morits Latumeten Cs. (RIO)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top