237 DOB Ditunda Karena Kemampuan Keuangan Daerah – Rakyat Maluku
DAERAH

237 DOB Ditunda Karena Kemampuan Keuangan Daerah

Tjahyo Kumolo

USULAN pemekaran untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan hak dari masyarakat daerah. Akan tetapi untuk menjadi Daerah Otonom Baru harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

“Hingga saat ini pihaknya masih menunda pemekaran 237 Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Indonesia,”ungkap Tjahjo kepada sejumlah wartawan usai hadiri Upacara HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Ke-55 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (3/3/2017) pagi.

Tjahyo mengatakan sementara ini seluruh DOB yang masuk mencapai 237 daerah, ini kondisi keuangan, karena keuangan yang ada ini APBN- nya lagi diforsir untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di NTT khususnya perbatasan seperti waduk dan jembatan.
“Kami belum berfikir ya, tapi untuk sementara kami tunda dulu,” tambah Tjahyo.

Penundaan itu lanjut Tjahjo, hingga waktu yang belum ditentukan. Karena masih harus melihat kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai kayak di NTT ini, ada kejaksaan negeri hanya ada satu Kajari dan satu staf aja, ada lo di sini, masih ada satu komandan kodim merangkap enam daerah kabupaten, DOB itu dilihat dari bagaimana kesiapan TNI, kesiapan kejaksaan, kepolisian, pengadilan,”ucapnya.

DOB yang sekarang saja sebut Tjahyo, masih belum optimal dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Intinya pemerintah ini ingin membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga pembentukan DOB itu harus diperhitungkan dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Maluku Nono Sampono, juga menyayangkan penundaan DOB termasuk 13 DOB yang diusulkan dari Maluku.

Menurutnya, penundaan itu sudah dibicarakan dalam rapat antara DPD, DPR dan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, baru-baru ini.

“Dalam rapat itu diputuskan penundaan pembahasan DOB karena alasan kondisi keuangan negara masih belum dimungkinkan untuk penambahan DOB. Pemberlakuan ini memang bukan hanya di Maluku, namun untuk seluruh Indonesia,” ujar Nono.

Penundaan ini, kata Nono, sangat disayangkan, karena tahun sebelumnya juga usulan pembentukan beberapa DOB di Maluku, tidak ikut dibahas oleh DPR.

“Memang untuk 13 DOB di Maluku sudah masuk dalam agenda dan sudah dibahas, akan tetapi jawaban yang diberikan Wapres mengecewakan. Walaupun demikian, DPD akan tetap berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut, dan akan segera melakukan rapat lagi antara DPR dan DPD untuk menindakanlanjuti jawaban Wapres,” ujarnya.

Ke-13 bakal DOB yang diusulkan untuk dibahas di di DPR itu, juga masuk dalam rancangan grand design pengembangan Provinsi Maluku, yakni Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom-Wa­kate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru Kayeli, Bula, Kepu­lauan Huamual, Lease, dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda. (NAM)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top