Masyarakat Apresiasi Kejaksaan Lidik Korupsi ADD Oirata Barat – Rakyat Maluku
DAERAH

Masyarakat Apresiasi Kejaksaan Lidik Korupsi ADD Oirata Barat

Enos Ratuhanrasa

                .Ratuhanrasa: Saya Salut Keseriusan Kecabjari Tual Di Wonreli

MASYARAKAT memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Tual di Wonreli dalam mengusut sejumlah proyek bermasalah dan terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sumbernya dari Alokasi Anggaran Desa Oirata Barat, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam penyelidikan di lapangan yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Tual di Wonreli Zulfikar di Oirata Barat, 20 Februari hingga 1 Maret 2017 lalu, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam realisasi proyek ADD setempat, di antaranya proyek air bersih, dan seni budaya.

Khusus untuk proyek air bersih setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Kacabjari Tual di Wonreli sejumlah staf didukung staf desa berikut masyarakat setempat, ditemukan penyimpangan dalam pengadaan di mana jumlah dan harga sesuai nota belanja dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak sesuai fakta di lapangan. Menariknya setelah diinterogasi pihak kejaksaan menyusul pemeriksaan lapangan oleh Zulfikar dan kawan-kawan , satu kepala urusan (Kaur) menyatakan proyek-proyek yang dikerjakan tidak melalui pelelangan, sementara dua kaur menyatakan proyek-proyek itu melalui pelelangan. Pemeriksaan itu juga dilakukan terhadap sekretaris desa Oirata Barat.
’’Selaku pemuka masyarakat Oirata Barat, saya salut dengan keseriusan pak Kacabjari Tual di Wonreli dalam mengusut dan membongkar korupsi ADD di Oirata Barat setelah laporan kami disampaikan ke pihak Kecabjari Tual di Wonreli pada 9 Januari (2017) lalu,’’ tegas Enos Ratuhanrasa kepada Rakyat Maluku langsung dari Kisar, Minggu (5/3) malam.

Masyarakat, ujar Ratuhanrasa, sangat mendukung langkah korps Adhiaksa di Wonreli untuk membongkar kasus-kasus KKN dalam proyek-proyek fisik maupun non fisik yang bersumber dari ADD Oirata Barat. ’’Masyarakat sangat mendukung komitmen bapak-bapak kejaksaan untuk menyelidiki dan meninjau langsung proyek-proyek ADD bermasalah di Oirata Barat. Harapan masyarakat kalau boleh Kecabjari Tual di Wonreli dapat meningkatkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan dan penuntutan sehingga siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi ADD Oirata Barat dapat diseret ke pengadilan dan ada efek jera di kemudian hari,’’ pintanya mantap.

Ratuhanrasa lantas membeberkan sejumlah kejanggalan proyek air bersih di Oirata Barat setelah tim Kecabjari Tual di Wonreli turun langsung memeriksa pipa-pipa maupun material yang ada. Misalnya untuk pengadaan pipa berukuran 2 inci di mana di RAB tertera 500 staff dengan harga per staffnya Rp.495.000,00, tapi dari hasil pemeriksaan di lapangan hanya terdapat 464 staf atau terjadi selisih 36 staff yang terindikasi tidak dibelanjakan penanggung jawab proyek. Untuk pipa SR ½ inci sesuai RAB dan nota belanja tertera 400 staff dengan harga per unit Rp.205.000, tetapi yang dibelanjakan hanya 300 staff. Artinya, terjadi selisih 100 staf sesuai RAB/nota belanja dan hasil pemeriksaan lapangan. ’’Jika dikalkulasikan jumlah pipa 2 inci dan pipa SR ½ inci yang tidak dibelanjakan atau dikorupsi, totalnya Rp.20.500.000 ditambah Rp.17.820.000 menjadi Rp.38.320.000.

Masih tentang proyek air bersih, sesuai RAB yang harus dibelanjakan pipa besi BSA (standar), tetapi temuan di lapangan jenis Baltanex. Meteran air sesuai RAB yang harus dibelanjakan merek Honda, tapi di lapangan yang ditemui merek Miyami. Shok pipa besi sesuai RAB yang harus dibelanjakan 400 buah, tapi hasil temuan lapangan hanya 300 buah. Shok pipa besi ukuran ½ inci sesuai RAB yang harus dibelikan sebanyak 400 buah, tapi yang dibelanjakan hanya 300 buah. ’’Ada juga aksesoris proyek yang dibelanjakan tidak sesuai RAB, tapi tak dapat dipublikasikan karena terlalu banyak,’’ paparnya.

Hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan Kacabjari Tual di Wonreli dan anak buahnya masih bersifat kuantitatif, belum kualitatif. ’’Yang kami sesalkan proyek dari ADD Oirata Barat yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok,’’ ketus Ratuhanrasa. Ratuhanrasa menandaskan kasus korupsi tak hanya memperhitungkan jumlah kerugian negara, tetapi kesalahan administrasi juga mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu, dia mendesak Kecabjari Tual di Wonreli dapat mengusut pertanggungjawaban administrasi dalam sejumlah proyek seni dan budaya dari ADD Oirata Barat tahun 2016. ’’Terkait honor kegiatan seni dan budaya, misalnya, di kuitansi sudah dibayar, ternyata tak pernah dibayarkan. Nantinya setelah tim kejaksaan turun lapangan baru anggarannya dibayarkan. Artinya, para penanggung jawab proyek ini sudah memiliki motif dan niat melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga harus diusut dan dimintai keterangan oleh pihak Kecabjari Tual di Wonreli,’’ desaknya. (ROS)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top