Penjabat dan Sekretaris Negeri Naku Diduga Mark-Up Dana Desa – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Penjabat dan Sekretaris Negeri Naku Diduga Mark-Up Dana Desa

Ilustrasi

           .Saidna: Kedua Pejabat Sudah Dua Kali Dipanggil, Tapi Mangkir

PIMPINAN dan staf Saniri melaporkan Penjabat dan Sekretaris Pemerintah Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) Kota Ambon kepada Komisi I DPRD Kota Ambon. Laporan ini disampaikan menyusul adanya dugaan penyelewengan Dana Desa, sejak tahun anggaran 2016-2017. Menerima lapron ini, Komisi I DPRD Kota Ambon langsung menjadwalkan agenda pemanggilan Penjabat dan Sekretaris Pemerintah Negeri Naku, untuk mempertanggungjawabkan laporan tersebut.

Pasalnya, hingga rapat bersama antara pimpinan dan staf Saniri Naku, yang menghadirkan Inpektorat Kota Ambon, dan Bagian Pemerintah kemarin, dua pejabat Desa Naku juga tak tampak batang hidungnya di ruang komisi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Bin Thahir, yang meminpin pertemuan kemarin, menegaskan, laporan Saniri Naku ini harus diproses sampai tuntas. Seperti dalam laporan Saniri membeberkan, penjabat dan sekretaris Negeri Naku terkesan tertutup dari Saniri dalam pengelolaan dana desa. Padahal, Dana Desa di semua tempat, harus dikelola secara transparan dan wajib dipertanggungjawabkan. Akibat tertutupnya dua pejabat itu, pihak Saniri tidak bisa diam, karena mereka ikut dipertanyakan oleh warga. Sebab itu, pihaknya harus mengambil langkah tegas dengan melaporkan masalah ini kepada dewan, selaku wakil rakyat di pemerintahan. Hingga rapat kemarin, baik pejabat maupun sekretarisnya, sudah dua kali dipanggil oleh Komisi I DPRD Kota Ambon, namun, keduanya tidak menggubris panggilan komisi.
Seperti dalam rapat kemarin, kasus ini mencuat setelah inspektorat menyampaikan data realisasi program dan kegiatan selama tahun 2016-2017 di Negeri Naku. Di mana, pada Tahun Anggaran 2016, disebutkan ada program pembangunan Talud senilai Rp300 juta. Kecurigaan Saniri, karena hingga masuk Februari 2017 ini, belum ada satupun program yang dilakukan di lapangan dari dana desa yang dikelola.
Di bagian lainnya, menurut Saniri, pembangunan Talud pada Tahun 2016 yang dilaporkan Penjabat dan Sekretarisnya, bukan menggunakan Dana Desa (DD) tapi, Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari Pemerintah Kota Ambon. “Kegiatan pembangunan jalan setapak itu bukan dari dana transfer pemerintah pusat yang dimaksud DD, tapi, menggunakan ADD yang bersumber dari APBD Kota Ambon senilai Rp100 juta,” beber Saniri Negeri Naku, di hadapan Inspektorat.
Lantaran perlu ada konfirmasi langsung dari Pejabat dan Sekretaris Negeri Naku, maka Komisi I DPRD Kota Ambon terpaksa menunda pertemuan ini, untuk memanggil kembali keduanya, karena sampai pertemuan kemarin, keduanya tidak muncul di ruang Komisi I DPRD Kota Ambon.
Menurut Saidna Bin Tahir, rapat ditunda hingga pekan depan. “Kita akan surati kembali penjabat dan sekretaris negeri Naku untuk hadir dalam rapat mendatang. Kalau sampai keduanya tidak meng-indaki panggilan Komisi I, maka kita akan menggunakan hak dan kewenangan kita untuk memanggil paksa keduanya. Kita ingin agar persoalan ini dibuka secara transparan. Sebab ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Negeri Naku dan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada pemerintah negeri Naku,” kata politisi PKS ini.
Ia meminta Inspektorat agar segera mengumpulkan data dan bukti-bukti terkait realiasi DD selama tahun 2016-2017 di Negeri Naku. Bila terbukti ada temuan kejanggalan, maka Komisi I I akan memaksa Penjabat Kota Ambon untuk meng-evaluasi kinerja Penjabat dan Sekretaris Negeri Naku, serta memproses hukum atas dugaan tindakan penyelewengan DD oleh penjabat dan sekretaris Negeri Naku. “Kalau terbukti ada penyelewengan, maka harus diproses secara hukum dan keduanya harus dicopt dari jabatannya,” tegas Saidna.
Tak hadirnya dua pejabat desa ini, menandakan keduanya telah melecehkan institusi DPRD Kota Ambon, karena hingga pemanggilan kedua kalinya, baik penjabat maupun sekdes, masih saja tak kunjung hadir. Padahal, pertemuan ini juga diikuti oleh Inspektorat Kota Ambon dan Bagian Pemerintahan Kota Ambon, konflit dengan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Ambon. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top