Tahapan Pilkada Ambon Sesuai Undang-Undang – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Tahapan Pilkada Ambon Sesuai Undang-Undang

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan di Kota Ambon, sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang pelaksanaan Pilkada. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Kota Ambon, Marthinus Kainama, saat menghadiri Rapat bersama Komisi I DPRD Kota Ambon, Kamis, 2 Maret.

Meski demikian, Kainama mengakui, dalam Daftar Pemilih Tetap masih saja terdapat pemilih yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT. “KPU Kota Ambon sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah tidak bisa menghapus data tersebut. Bahkan Catatan Sipil mengakui bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk menghapus nama pemilih yang terlah meninggal tapi ada dalam DPT. Sebab itu kewenangan di pusat dan harus melalui sebuah prosedur,” jelas dia.

Walaupun itu, Kainama tetap menganggap DPT tidak bermasalah, sebab tidak ada protes dari dari KPPS atau PPK. “Kalau ada komplaint sebelum ditetapkan, pasti kita evaluasi dan dilakukan perbaikan. Namun sejauh ini tidak ada komplaint baik KPPS maupun PPK,” ungkap Kainama.

Sementara itu, Safrudin Bustam Layn, yang ikut hadir dalam pertemuan kemarin, menjelaskan, kurangnya partisipasi pemilih bukan kesalahan KPU Kota Ambon. Itu hak politik warga kota Ambon. From C6 sudah di bagikan ke pemilih di dampingi panwas lapangan. Pemilih yang tidak mendapat Form C6, dikembalikan From C6 itu oleh KPPS. Sehingga tidak di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Selain itu, sosialisasi terus dilakukan oleh KPU Kota Ambon untuk mengajak pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanggal 15 Febuari. Semua segmen masyarakat kita berikan berikan sosialisasi. “Memang diakui, tingkat partisipasi rendah pada pilwalkot ini, tetapi ketika evaluasi, ada warga yang sudah mendapat From C6 tetapi tidak memilih. Bahkan jumlahnya mencapai 44 ribu lebih atau sekitar 24 persen. Ini lebih banyak dari warga yang tidak kebagian from C,” kata ia.

Ditegaskan, From C6 itu hanya sifatnya pemberitahuan. Kalau ada warga yang namanya ada dalam DPT, tinggal menunjukan E-ktp kepada petugas KPPS dan di cek kembali oleh petugas, bisa melakukan pencoblosan. Bahkan KPU Kota Ambon membuat spanduk di setiap TPS untuk memudahkan pemilih yang tidak mendapat from C6, hanya menunjukan E-KPT ke petugas, pemilih bisa menyalurkan hak politiknya.

Ini juga kita lakukan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan C6. Karena konsukuensinya berat. Pidana maximal tujuh tahun di tambah denda. “Kalau kita evaluasi, daerah yang pemilihnya itu sifatnya urban, tingkat partisipasinya lemah. Misalkan di laha Kecamatan Teluk Ambon, dan beberapa wilayah lainnya. pemilih ini merasa tidak berkepentingan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota Ambon. Sehingga hampir sebagian besar pemilih tidak datang ke TPS saat pencoblosan. Sementara daerah yang di huni oleh masyarakat Maluku asli, tingkat partisipasinya tinggi,” akui ia. (R1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top