Bayar Upah Karyawan Di Bawah UMK, Perusahan Bakal Kena Pinalti – Rakyat Maluku
DAERAH

Bayar Upah Karyawan Di Bawah UMK, Perusahan Bakal Kena Pinalti

SEJUMLAH perusahan di Kota Ambon diketahui hingga kini masih memberikan upah kepada karyawannya di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DPRD Kota Ambon mengancam bakal memberikan sanksi kepada perusahan yang tidak memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK).

“Jika perusahan tidak mengindahkan perintah UU melalui dinas tenaga kerja, maka akan ada sanksinya,”ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Saidna Azhar Bin Thahir kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya kemarin.

Sanksi yang kan diberikan kepada perusahan yang tidak memberikan upah sesuai UMK itu berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana,”Sanksi administratif yah kita bisa merekomendasikan untuk mencabut surat izin operasaional perusahan tersebut, dan itu penting,”katanya.

Menurut dia, pemberian upah oleh perusahan harus sesuai ketentuan karena jelas sesuai surat keputusan Gubernur Maluku, nomor 454 tahun 2016 bahwa upah karyawan harus sesuai UMK, dengan besaran Rp 2.100.000 per-bulan. Keputusan Guberur tersebut mulai diberlakukan per-tanggal satu Januari 2017.

Belakangan sambung dia, masih terdengar beberapa perusahan skala makro di Kota Ambon yang masih membandel terkait upah kariawan ini, sehingga perlu adanya tindakan tegas. Dia mengaku untuk perusahan yang mempuyai nilai provit yang tinggi seperti perusahan makro, harusnya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan. Dia mengaku terkait masalah tersebut Komisi I akan melakukan sidak ke seluruh perusahan makro di Kota Ambon.

“Kita akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang berkapasitas makro untuk memastikan benar ngga atas laporan ini, kalau betul, kita akan tindakn tegas,”pungkasnya. (R-1)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top