Tim Pasangan DOA Ragukan Independensi KPU Dan Panwas Di MTB – Rakyat Maluku
DAERAH

Tim Pasangan DOA Ragukan Independensi KPU Dan Panwas Di MTB

Pilkada

PILKADA di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) telah usai, namun masih menyisahkan berbagai persoalan yang terjadi.Baik itu keterlibatan PNS,keberpihakan penguasa maupun politik uang yang sangat marak, terstruktur dan masif. Sayangnya pihak penyelenggara pilkada di kabupaten bertajuk Duan Lolat itu, baik KPU maupun Panwas kurang merseponsi pelanggaran yang terjadi, padahal Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan ruang untuk itu.

Hal ini mengakibatkan kekecewaan dan keraguan dari tim pasangan Dharma Oratmangun-Markus Faraknimela (DOA) terhadap independensi KPU dan Panwas di daerah itu.

Kepada waratwan via telepon seluler dari Saumlaki, Denny Sianressy SH, Wakil Ketua Tim DOA yang juga Ketua Devisi Hukum Tim Doa mengatakan, keraguan terhadap independensi KPU dan Panwas juga Gakumdu di MTB pantas ada karena berbagai pelanggaran yang terjadi yang kebanyakan dilakukan oleh pasangan Petrus Fatlolon dan Agus Utuwali (FATWA) tidak diproses sebagaimana mestinya.

Sianressy mencontohkan kasus money politik yang terjadi tanggal 6 Februari 2017 yang telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Tanimbar Utara namun ketika dikonfirmasi ke Panwas Kabupaten maupun Panwas Provinsi, laporannya tidak ada sama sekali.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus money politik tertanggal 13 Februari 2017 di Desa Lamdesar Timur dimana salah satu tim FATWA yang datang dari Papua ditemukan bersama uang Rp2,5 juta. ‘’Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Panwas dan kebetulan saya yang mendampingi saksi pelapornya. Tapi juga tidak diproses sebagaimana mestinya,’’ pungkas Sianressy yang juga pengacara ini.

Ia juga membeberkan kasus money politik yang dilakukan oleh salah satu oknum PNS yang bertugas di Sat Pol PP Kantor Bupati MTB bernama Fredek Batlayeri pada pukul 10 pagi saat pencoblosan tanggal 15 Februari yang ditangkap dengan uang Rp300 ribu. ‘’Kalau kasus ini sementara diproses dan menurut Panwas hari ini –kemarin-Red– berkasnya akan diserahkan ke Panwas Kabupaten untuk ditindaklanjuti,’’ tambah Denny Sianressy.

Menurut dia, masih banyak pelanggaran pilkada yang terjadi di MTB dan itu terjadi di Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Wertamrian dan Kecmaatan Selaru, juga di Saumlaki sendiri namun KPU dan Panwas serta Gakumdu terkesan menutup mata, padahal ada laporan masyarakat yang disampaikan.

Yang lebih berat, lanjut dia, dugaan merekayasa suara dengan cara menghilangkan kesempatan atau hak pemilih untuk tidak ikut mencoblos karena tidak mendapat surat undangan. ‘’Yang ini dilakukan secara terstruktur, terencana dan masif dan terjadi di basis-basis massa pasangan DOA, baik itu di Adaut, di Olilit dan beberapa tempat lain. Akhirnya ribuan orang yang dipastikan akan memilih pasangan DOA tidak berkesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,’’ pungkas dia.

Terkait hal ini, lanjutnya pihaknya sementara melengkapi data dari tiap kecematan agar bisa dijadikan bukti untuk diproses lebih lanjut.
Hanya saja, Sianressy menambahkan pihaknya minta penegakan hukum yang seadil-adilnya dari penyelenggara pilkada karena memang undang-undang memberikan ruang itu kepada KPU maupun Panwas.

‘’Mereka yang merekayasa, atau menghambat orang memilih ada ancaman hukumnya. Lalu tentang keterlibatan PNS maupun menjanjikan atau memberikan materi sebagaimanaUU No.10 Tahun 2016 tentang pilkada mestinya didiskualifikasi,’’ tegasnya.

Hukum, lanjut Sianressy lagi, harus dijadikan sebagai panglima kepada pelaku-pelaku kejahatan pilkada agar bisa menghadirkan demokrasi yang bersih dan tertanggungjawab dan adil. (NAM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top