Kasus Mobil Fiktif Di SBT Dibuka Lagi – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Kasus Mobil Fiktif Di SBT Dibuka Lagi

  • Dana Bansos Dan Keserasian Bakal Menyusul

TERNYATA Diam-diam pihak Kejaksaan Tinggi Maluku tetap bekerja dan memproses kasus pengadaan mobil pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun anggaran 2011 senilai Rp1,5 milyar. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, kini korps adhiyaksa itu tengah melirik tersangka baru dalam kasus tersebut.

Informasi yang dihimpun koran ini di lingkup Kejati Maluku kemarin menerangkan, dalam kasus tersebut, penyidik sedang menejar tersangka lain. Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten SBT tahun 20111 itu satu diantaranya untuk Wakil Ketua DPRD SBT periode 2009-2014.

Celakanya, dalam pengadaan tiga unit mobil dinas bermerek Fortuner itu, hanya dua unit yang direalisasikan sedangkan satu unit lainnya atau untuk Wakil Ketua DPRD SBT, tidak ada alias fiktif. Diduga kuat, mobil itu tidak direalisasikan dalam bentuk benda atau mobil namun hanya diuangkan saja.

Menyangkut dugaan tersebut sumber tersebut mengatakan, kemungkinan masih ada penambahan tersangka baru, karena proses penyidikan masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejati Maluku.

Menyinggung siapa diantara pihak terkait dalam kasus ini yang akan ditetapkan menjadi tersangka berikutnya, ditanya demikian sumber tersebut masih merahasiakannya.

“Tunggu saja proses penyidikan yang sedang bergulir,” singkatnya.
Diketahui, kasus ini Kejati Maluku telah menetapkan tiga tersangka setelah mengumpulkan sejumlah bahan atau data yang kini telah dijadikan barang bukti termasuk berbagai keterangan yang diperoleh penyidik dari sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Penetapan tiga tersangka itu melalui ekspose perkara yang dilaksanakan di ruang Kejati Maluku, I Gede Sudiatmadja, pada 30 Juni 2014.

Tiga tersangka itu masing-masing mantan Sekretaris DPRD SBT Moksen Albram yang telah meninggal dunia, Ketua Panitia Pemeriksa Barang IdrisTommu, dan rekanan pengadaan, S. Mohammad Alhamid.
Hingga berita ini naik cetak sejumlah pihak terkait dalam kasus ini telah dimintai keterangan atau diperiksa oleh penyidik Kejati Maluku.

Sementara itu, untuk kasus besar di Dinas Sosial dan Transmigrasi SBT, diinformasikan pula bahwa akan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Memang khusus untuk dana dugaan tipikor pada Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Transmigrasi SBT tahun 2013 sudah pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Geser. Kepala Dinas Sosial berinisial AG dan kontraktonya US sebagai direktur CV Waibaru yang menangani penyaluran bahan bangunan kepada masyarakat Desa Balakeu Kecamatan Siwalalat sudah pernah dipanggil oleh Kejaksaan Cabang Geser, namun entah kenapa kasunya hilang di tengah jalan.

Dari dana Rp2,8 milyar, hanya Rp1,8 milyar saja yang digunakan sementara Rp1 milyar sisahnya dibagi-bagikan ke beberapa orang, antara lain, SAE yang saat itu menjabat Kabag Umum Pemkab SBT yang juga tersandung kasus pengadaan pakaian dinas fiktif dan kini menjadi buron kejaksaan. SAE mendapat Rp550 juta dimana Rp500 juta disetor duluan dan menyusul Rp50 juta.

Selain SAE, uang dari Dana Bansos ini juga dinikmati AG selaku Kadis Sosial dan Transimgarsi sebesar Rp200 juta, Rp200 juta dietor kepada Direktur CV Waibaru Umar Syarif.

Diduga raibnya kasus ini di Kejaksaan Cabang Geser akibat andil dari Kepala Inspektorat Kabupaten SBT yang kini menjabat Plt Kepala Dinas PU SBT berinisial UB karena yang bersangkutan sempat berkoar-koar kepada beberapa pejabat di SBT bahwa ia memiliki jaringan di kejaksaan sehingga tidak bisa tersentuh proses hukum kasus korupsi.
Tak heran, selain terlibat di Dana Bansos tahun 2013 dimana ia menerima Rp50 juta, UB juga menikmati uang dari Dana Keseresaian yang disetor setiap tahun Rp.400 juta ke rekeningnya dari tahun 2012 hingga tahun 2015 dan jika ditotalkan berjumlah, Rp1,6 miliar.

Sebelumnya, Direktur LIRA Maluku Jan Sariwating sudah mendesak agar kasus-kasus korupsi dengan nilai besar di Kabupaten SBT sebaiknya diambil alih saja oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.

‘’Oh kalau begitu, Kejati Maluku sudah harus mengambil alih kasus-kasus di SBT terutama kasus di Dana Bansos tahun 2013 dan Dana Keserasian dari tahun 2012 hingga 2015 ini. Itu karena selain nilainya cukup besar, berdasarkan pengalaman, ada keraguan jika kasus ini ditangani di Bula saja atau di Masohi,’’ pungkasnya.
Jan mengaku, sumber orang dalam di Birokrasi SBT telah membeberkan data-data yang cukup akurat. Termasuk nama-nama penerima uang yang dibagi-bagi berikut jumlahnya.

‘’Datanya cukup lengkap ada nama-nama yang menerima uang yang dibagi-bagi juga besarannya. Selain itu ada keterlibatan DPO kejaksaan dalam kasus lain, bahkan sumber berani membeberkan lokasi-lokasi dimana DPO itu sering berada di Jakarta. Ini sangat luar biasa. Kejati Maluku harus berkoordinasi dengan Kejagung untuk penangkapan DPO tersebut,’’ pungkas Jan.

Menurut sumber yang adalah orang dalam di birokrat SBT, SAE yang ikut menikmati dana Bansos sebesar Rp500 juta dan buron dalam kasus pengadaan pakaian dinas fiktif di Pemkab SBT, saat ini ada di Jakarta. SAE biasa berada di rumah rumah mantan Bupati SBT di Kota Wisata Kompleks Zalburg 12 No 5. Sering juga di Bali. Selain itu ia sering sekalii bermain di gedung DPR RI, di ruangan Rohani Vanath.

Sariwating juga mengaku, banyak kasus korupsi di SBT yang penanganannya kurang tegas dan jelas. Hal ini lalu ikut menjadi faktor pendorong terjadinya kembali kasus-kasus korupsi yang lain. ‘’Lihat saja kasus mantan Bupati SBT. Abdullah Vanath yang penangannya hingga kini tidak jelas,’’ bebernya. (NAM)

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top