Kader Golkar Kota Ambon ‘Pecah’ – Rakyat Maluku
BERITA UTAMA

Kader Golkar Kota Ambon ‘Pecah’

PRO KONTRA terkait Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: B-906/GOLKAR/XII/2016 tertanggal 7  Desember 2016 tentang perse tujuan pergantian Wa­kil Ketua DPRD Kota Ambon dari H. Husein Toisutta kepada Ely Toisutta terus terjadi.

Sebagian kader mendukung keputusan DPP, namun sebagian besar juga menginterupsi keputusan tersebut. Mereka yang menolak SK DPP, dikarenakan keputusan tersebut dinilai telah melanggar aturan dan mekanisme normatif yang dimiliki Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi koran ini, fungsionaris DPD Golkar Kota Ambon, Yani Tuhumury menjelaskan, sebagai fungsionaris DPD Golkar Kota Ambon dirinya belum melihat secara langsung SK DPP terkait persetujuan jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon. Bahkan pleno internal belum juga dilakukan untuk membahas SK tersebut. Hanya saja, kata Tuhumury, belakangan mencuat di media soal jabatan ini.

“Sebagai kader Golkar, saya belum pernah menerima undangan rapat dengan agenda pembahasan SK dimaksud yang belakangan ini marak di media. Tetapi kalau terkait dengan SK dimaksud yang katanya Ibu Elly Toisuta telah mengantongi SK DPP untuk ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, kalau itu benar, maka saya selaku kader sangat kecewa dengan sikap DPP Golkar yang telah menafikan aturan normatif organisasi,” kesalnya.

Kata Tuhumury, dirinya tidak berani menilai secara subjektif kualitas atau kecakapan seseorang untuk memimpin dewan. Baginya, ketiga kader Golkar yang saat ini menjabat anggota DPRD Kota Ambon baik itu Marcus Pattiapon, Elly Toisutta dan Zeth Pormes adalah sahabat dan seniornya di Partai Golkar.

“Bicara kualitas maka saya kira itu relatif, tergantung dari sudut mana kita memandang dan indikator apa yang kita pakai untuk mengukur kualitas seseorang. Tetapi kalau kita mau melihatnya secara objektif dan normatif, maka perlu dicatat bahwa untuk menjabat unsur pimpinan dewan Partai Golkar punya kriteria-kriteria tertentu, diantaranya; selain memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela adad beberapa poin penting dari juklak Partai Golkar yang mestinya dijadikan pertimbangan yaitu mempunyai pengalaman lebih dari satu kali menjadi anggota DPRD, memiliki gelar sarjana minimal strata satu (S1),” jelasnya.

Tuhumury memandang bahwa jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon adalah jabatan yang sangat strategis baik dalam kepentingan masyarakat Kota Ambon secara umum maupun secara strategis mengamankan kepentingan-kepentingan Partai Golkar. Hal ini mesti dilihat sangatlah penting dalam penentuan jabatan strategis, apalagi kader yang tidak didukung ini memiliki jabatan strategis dan pengalaman politik yang mumpuni saat menjabat anggota DPRD.

“Atas dasar itu, maka menurut saya yang lebih layak untuk menggantikan Pak Husein Toisutta adalah Bung Max Pattiapon. Bung Max adalah Ketua Harian yang notabene adalah orang nomor dua di DPD Golkar Kota Ambon setelah Ketua DPD Richard Louhenapesy. Bahkan Bung Max lebih dari satu periode menjadi anggota DPRD, dan pernah menjadi pimpinan fraksi Golkar. Dan jabatan ini mestinya harus dipegang oleh Bung Max,” tandasnya.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Ambon Hengki Hiskia mengecam keras sikap yang dilakukan pimpinan DPD Golkar Kota Ambon Richard Louhenapessy, terkait dugaan adanya surat penolakan terjadap DPP Golkar yang telah memutuskan Elly Toisutta sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon menggantikan Amarhum Husen Toisutta.

Segala bentuk keputusan yang dikeluarkan, kata Ketua AMPG Kota Ambon ini, harus melalui rapat pleno internal. Dalam rapat pleno tersebut barulah diputuskan, bukan senaknya saja. “Kita ini organisasi yang berjalan sesuai track, sesuai landasan yuridis. Ada mekanisme, jadi janganlah hantam kromo seperti itu. Itu melanggar AD/ART partai,” tegasnya.

Hengki menegaskan, dirinya akan mengecek info kebenaran surat tersebut. Kalau sekiranya benar ada penerbitan surat tanpa melalui pleno, maka dirinya akan melaporkan ke DPP partai untuk membatalkan surat tersebut.
“Saya akan mengecek langsung. Kalau benar, maka saya akan menyampaikan ke DPP untuk membatalkan surat tersebut. Ini surat bodong namanya. Surat yang dilahirkan tanpa melalui pleno itu cacat administrasi dan cacat prosedural,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: B-906/GOLKAR/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016 lalu perihal persetujuan pergantian Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari H. Husein Toisutta kepada Elly Toisutta.

Surat tersebut menegaskan untuk secepatnya diproses dan ditindaklanjuti oleh Ketua DPD Golkar Kota Ambon Richard Louhenapessy. Alhasil, Richard Louhenapessy merespon dengan membubuhkan tandatangan persetujuan pada 18 Desember 2016.

Meski surat itu ditandatangani ketua umum dan sekjen, namun Richard Louhenapessy ma­­sih belum percaya. Diam-diam, Richard Louhenapessy melakukan pertemuan terbatas untuk mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Sebab, dugaan kuat Richard Louhenapessy masih menganggap bahwa surat tersebut adalah surat bodong alias palsu. (UPU)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top