Maluku Masuk Daftar Prioritas Proglegnas 2017 – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Maluku Masuk Daftar Prioritas Proglegnas 2017

BADAN Legislasi Nasional menetapkan Provinsi Maluku sebagai salah satu dari tiga daerah di Indonesia dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Tahun 2017. Dua daerah lainnya, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung. Guna kepentingan dimaksud, Tim Badan Legislasi Nasional mendatangi tiga daerah dimaksud, untuk menjaring aspirasi masyarakat, termasuk di Provinsi Maluku. Jaring Asmara Tim Badan Legislasi Nasional DPR-RI di Maluku digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Lt VI, Senin, 21 November 2016.

Kunjungan Badan Legislasi  Nasional DPR-RI yang dipimpin Asrul Sangi, membahas seluruh masalah terkait rancangan pembangunan Maluku ke depan, terlebih soal aset sumber daya alam, seperti Migas yang lagi trent. Selain Asrul Sangi, hadir dalam Jaring Asmara ini, Aleg PDIP Irmadi Lubis, Djalaludin Rahmat, Andreas Edisutio, Aleg PKS Martriagung, Aleg Gerindra Bambang Rianto, dan Aleg Golkar Gatot Sucito. Sementara dari unsur Pemprov Maluku, pertemuan dipimpin Asisten I Setda Maluku Bidang Pemerintahan, Angki Renjaan, dan dihadiri perwakilan seluruh SKPD, Bank Indonesia, Universitas Pattimura dan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ambon.

Asrul meminta dukungan dari SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 yang akan datang. Ia mengakui, Blok Masela juga masuk dalam RUU prioritas di tahun 2017, dalam hal ini RUU tentang perubahan atas Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan RUU tentang perubahan atas Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sementara Asisten I Setda Bidang Pemerintahan, Angki Renjaan, mengatakan, kebijakan pembangunan Maluku saat ini diarahakan pada upaya daya saing ekonomi antara lain peningkatan pertumbuhan daerah, pengembangan industri meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, pertambangan migas inovasi dan teknologi. Selain itu meningkatkan sumber daya manusia, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan fasilitas yang sesuai karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Dijelaskan, pemda Maluku sementara berjuang untuk Maluku ditetapkan sebagai provinsi ke­pua­lauan. Namun pada kenyataannya hanya diakomodir sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Walaupun demikian, pemda dan masyarakat maluku tetap semangat dan tidak akan berhenti memperjuangkan hal ini, karena Maluku tidak hanya menuntut otonomi khusus, tetapi mengiginkan adanya perlakuan khusus yang didasarkan pada kondisi geografis daerah kepulauan. Sama halnya, dengan perjuangan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Untuk itu, ia meminta Badan Legislasi DPR untuk merealisasikannya. Begitu juga dengan Blok Masela, yang diinginkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas tetapi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (YAS)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top