Inspektorat Maluku Gelar Rakorwasda – Rakyat Maluku
AMBONESIA

Inspektorat Maluku Gelar Rakorwasda

INSPEKTORAT Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi Maluku. Rapat dimaksudkan untuk membahas seluruh persoalan yang dihadapi dalam kanca pembangunan regional, nasional bahkan internasiol.

Pasalnya, tidak lama lagi, Indonesia akan dihadapkan dengan pasar global, yang meniscayakan semua orang dapat melakukan inovasi. Rapat digelar di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 21 November.

Asisten I Setda Maluku Bidang Pemerintahan, Angky Renjaan, dalam sambutannya menjelaskan, sebagai jawaban terhadap tuntutan perubahan zaman, pengawasan memiliki makna baru, Pengawasan internal (APIP) tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada paraturan perundangan yang berlaku (oversight). Namun pengawasan internal (APIP), juga harus dapat memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight), serta mampu mengidentifikasikan tren/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (foresight).

Kata dia, paradigma APIP sebagai watchdog sudah harus ditinggalkan serta dilupakan, dan harus mengedepankan sifat partnership (kemitraan) melalui kegiatan quality assurance (pemberian kepastian/jaminan) dan con­ sulting (memberikan masukan yang berguna) yang independen dan obyektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi agar berjalan lebih akuntabel, sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatusahaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Selain reviuw laporan keuangan yang sedianya sudah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur pengawasan, sekarang ini, APIP juga diberikan tugas baru, yaitu Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sesuai Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran MenPAN RB Nomor 7 tahun 2012 yang antara antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi memberi tugas APIP untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran.

Reviuw RKA yang dilaksanakan oleh APIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Pimpinan Instansi untuk menghasilkan RKA yang berkualitas. Sedangkan tujuan pelaksanaan Reviu RKA itu sendiri adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA sesuai dengan RKP, Renja, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA.

Terkait pelaksanaan tugas dimaksud, ia meminta APIP dalam reviu RKA-SKPD, agar dalam efesiensi anggaran berupa pembatasan dan pengendalian perjalanan dinas (harus selektif dan efisien); mendeteksi duplikasi anggaran untuk gedung yang dipakai bersama atau kegiatan yang sama, memperhatikan beberapa jenis kegiatan yang pokok perlu didanai, kegiatan yang perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang, mengendalikan beberapa Pengadaan yang akan diadakan (belanja modal atau belanja jasa konsultan atau belanja jasa lainnya) yang harus disesuaikan dengan tugas, fungsi dan bermanfaat minimal untuk tahun anggaran selanjutnya, dapat dikendalikan, dan kelak akan menjadi aset tetap atau aset tak berwujud, dan banyak pertimbangan lainnya sesuai kondisi dan karakteristik lainnya.

Bagi dia, kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA yang berkualitas. Untuk itu, diingatkan agar APIP intens berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian terkait pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan dan Pemerintah Daerah (TP4D) untuk Mencegah tejadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBN/APBD dan mengatasi kekhawatiran instansi pemerintah terjerat korupsi dalam melakukan realisasi pembangunan proyek serta pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SaBer Pungli) di Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wayuningsi, meyakini koordinasi yang dilakukan saat ini merupakan wujudnyata dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Koordinasi pengawasan penyelenggaraan daerah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi aparat pengawas. Oleh karena itu, esensi Rakorwasda bukan semata-mata untuk bertemu dan  tatap muka, namun harus ada integrasi dan perpaduan pengawasan yang ada, dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ia meminta agar APIP dapat menanamkan tiga tugas pokok; dapat memahami pengaduan masyarakat apakah berdindikasi pidana atau adminsitarsi, APIP harus mengatasi pungutan liar di SKPD masing-masing, mampu berfungsi sebagai warning system (pencegahan). Untuk itu, dirinya memintakan seluruh Inspektur untuk dapat menterjemahkan APIP dalam pengawasan dan dapat mengintegrasi pengawasan dalam semangat pengawasan Pungli, dan berkoordinasi dengan satgas pungli yang ada di kabupaten/kota. “Bagi kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas Pungli agar segera dibentuk,” simpul dia. (YAS)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top