Dua Pimpinan Poltek Ambon Terancam 20 Tahun Penjara – Rakyat Maluku
HUK-RIM

Dua Pimpinan Poltek Ambon Terancam 20 Tahun Penjara

DIREKTUR Poltek Negeri Ambon, Miegsjeglorie V Putuhena, dan Plt Direktur Poltek Negeri Ambon, Verdinand Sekerony, terancam dihukum pidana penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Sebab, keduanya didakwa melakukan tipikor pengadaan lahan tahun 2010 dan tahun 2012 senilai Rp 857.990. 000.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rolly Manampiring, kedua terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).

Selain itu, perbuatan kedua terdakwa juga melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidair).

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun,” ucap JPU Rolly Manampiring Cs, saat membacakan dakwaannya, di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu, 9 November 2016.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, Miegsjeglorie V Putuhena adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2012 seluas 10.000 meter persegi sebesar Rp 707. 324.181, dari total anggaran sebesar Rp 1.750.000. 000.
Sedangkan Verdinand Sekerony adalah tersangka dugaan korupsi pengada­an lahan tahun 2010 seluas 2.600 meter persegi sebesar Rp 150.665.819, dari total anggaran sebesar Rp 455.000.000.

“Berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Maluku, ditemukan kerugian keuangan negara atas dugaan mark up pengadaan lahan di Poltek Ambon di dua tahun berbeda itu senilai Rp 857.990. 000,” jelas Samy.

Usai mendengar pembacaan dakwaan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim, Samsidair Nawawi, didampingi dua hakim anggota, R.A. Didik Ismiatun dan Ber­nard Panjaitan, kemudian menunda persidangan hingga Rabu, 16 November 2016, dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi-saksi. (RIO)

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top