Ada Pungli, Wabup Bursel Minta Segera Lapor Polisi – Rakyat Maluku
DAERAH

Ada Pungli, Wabup Bursel Minta Segera Lapor Polisi

ILUSTRASI PUNGLI

WAKIL Bupati (Wabup) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Ayub Seleky, tidak menghendaki adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam proses pembuatan dokumen kependudukan. Apabila petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, meminta biaya dari masyarakat segera dilaporkan ke pihak kepolisian maupun pemerintah daerah, agar oknum tersebut ditangkap.

“Saya stressing sampai sekarang masih ada yang dibayar-bayar nggak karena semuanya gratis. Kalau ada yang minta imbalan, tolong laporkan segera ke polisi atau pemerintah daerah kita tangkap dia sebagai orang yang melakukan pungli,” kata pria yang akrab di sapa Buce ini, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) Disdukcapil Kabupaten Bursel, Rabu 9 November 2016, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bursel.
Wabup menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel sangat memberi atensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pungli. “Pemda sangat memberi atensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pungli sehingga ini harus dihentikan,” tutur Seleky.

Bukan hanya itu pada pelayanan dokumen kependudukan, namun pada kesempatan tersebut, Kepala-Kepala UPTD Pendidikan yang hadir pada rapat kerja disdukcapil diminta mengingatkan Kepala Sekolah (Kepsek) agar tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan main.

“Kepala UPTD juga, coba ingatkan kepsek agar jangan minta hal-hal yang tidak masuk akal,” tutur Master Hukum ini. Sebagai kepala pengawasan daerah, pihaknya akan membuat rapat dengan dinas pendidikan terutama kepsek untuk memberi penjelasan tentang hal ini.

Sebab terkadang dalam implementasinya di lapangan rancuh. Padahal salah satu visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel yakni pendidikan gratis.

“Terkadang ada pungutan seperti uang komite dan lainnya. Apakah itu legal atau tidak, kita belum tahu karena rumusannya belum jelas. Saya juga ketua komite. Tetapi di SMK Namrole ada uang-uang komite kalau memang ini pungli kita hentikan. Kebetulan saja kewenangan itu sudah ditarik ke provinsi, nanti kita perhatikan karena sekolah kadang-kadang ada kunjungan kepala UPTD dibebankan kepada orang tua murid untuk tanggung sekian,”kata pembina partai Demokrat ini.

Mantan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bursel itu berulang kali menegaskan kalau sampai terbukti pungli akan berhubungan dengan hukum. “Jangan sampai ada indikasi pungli. Kalau benar bapak/ibu akan berhubungan dengan hukum,” ujar Ayub. (YUL)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top