‘Bupati Malteng Yang Menghambat Pemekaran’ – Rakyat Maluku
POLITIK

‘Bupati Malteng Yang Menghambat Pemekaran’

Pernyataan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua yang mendukung pemekaran hanya isapan jempol, faktanya Bupati malah menghambat upaya pemekaran yang sedang diperjuangkan beberapa kelompok masyarakat.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Amir Rumra bahkan menegaskan, dari berbagai pertemuan komisi A dengan tokoh masyarakat serta peninjauan langsung ke beberapa daerah di Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan sejumlah informasi yang sangat kontradiktif dengan pengakuan Bupati Maluku Tengah tentang pemekaran daerah otonomi baru di wilayahnya.

“Seakan-akan mendukung, ternyata pengamatan kami dilapangan, bukan mendukung malah menghambat pemekaran,” ungkap Amir kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Kamis 4 Agustus 2016. Jika Bupati Maluku Tengah mendukung pemekaran, mestinya dengan kekuasaan yang dimiliki dapat mempercepat pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah pemekaran DOB, bukan sebaliknya ikut menghambat pemekaran itu sendiri. Politisi PKS itu menilai, jika Bupati sungguh-sungguh mendukung perjuangan beberapa kelompok masyarakat di Maluku Tengah, maka dia harusnya mempasilitasi tercapainya persaratan yang ada. Misalnya mendorong pemekaran ditingkat desa, dari dusun menjadi negeri.

“Kalau dia mendukung, berarti mempermudah syarat. Dia pemimpin rakyat Malteng yang punya tugas untuk mempasilitasi kebutuhan syarat-syarat yang ada, misalnya dusun menjadi negeri, atau pemekaran menjadi kecamatan, syaratnya kan itu, pemimpin itu hadir untuk rakyat. Punya tugas untuk mempasilitasi itu, entah melalui bupatinya langsung atau perangkatnya,” kesal Rumrah.

Dia menambahkan, ada beberapa informasi yang didapatkan dilapangan, beberapa kepala kantor kecamatan bahkan ikut menghambat kerja-kerja tim pemekaran dengan berbagai dalih. Kabarnya tindakan para pimpinan kecamatan atas arahan Bupati Maluku Tengah.

“Kita beberapa kali turun ke lapangan dan mendapati ungkapan yang sama dari masyarakat seperti itu. Ini kan tidak baik. Jadi kalau Bupati gantleman dia harus mendorong agar syarat-syarat yang ada terpenuhi. Misalnya memerintahkan Biro Hukum Biro Pemerintahan dan Kecamatan untuk mendiskusikan realisasi syarat-syarat yang ada. Tapi kan tidak. Anehnya lagi ada beberapa wilayah yang sudah disetujui untuk pemekarana oleh Bupati sebelumnya, ternyata sekarang justeru tidak berjalan,” ketus Rumra.

Olehnya itu, Rumra meminta Bupati Maluku Tengah agar bersikaplah sebagai seorang pemimpin rakyat, yang tugasnya untuk melayani rakyat. Tidak perlu berkoar-koar di media mendukung pemekaran sementara fakta dilapangan justeru lain.

“Mestinya dia duduk dan bicara bersama tim pemekaran, bukan asal bicara di media massa, karna semua orang bisa bicara di media. Dan masyaakat Maluku Tengah sudah bosan dengan itu,” tutupnya. (ARI)

 

Click to comment

Most Popular

CONTOH IKLAN
To Top